Jakarta, 11 Agustus 2025 – Perbincangan publik soal royalti musik semakin ramai setelah dua peristiwa mencuri perhatian dalam waktu berdekatan. Pertama, damainya sengketa antara jaringan kuliner Mie Gacoan di Bali dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) Sentra Lisensi Musik Indonesia (SELMI) yang melibatkan pembayaran Rp2,2 miliar. Kedua, viralnya foto struk restoran yang mencantumkan biaya “Royalti Musik/Lagu” sebesar Rp29.140, memicu diskusi luas tentang siapa sebenarnya yang menanggung kewajiban royalti.
Kasus Mie Gacoan bermula ketika SELMI menuding jaringan kuliner tersebut memutar musik di gerai untuk tujuan komersial tanpa membayar royalti. Tuduhan ini merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan hitungan SELMI, jumlah yang harus dibayar dihitung dari total gerai, kapasitas kursi, dan durasi pemutaran musik sejak 2022. Hasilnya, nominal kewajiban mencapai Rp2,2 miliar.
Setelah proses negosiasi yang intensif, kesepakatan damai tercapai pada 8 Agustus 2025 di Bali. Penandatanganan perjanjian dilakukan di hadapan Menteri Hukum dan HAM. Dengan pembayaran ini, Mie Gacoan berhak memutar musik di seluruh gerai hingga akhir Desember 2025. Kesepakatan ini menjadi preseden penting bagi penegakan hak cipta di sektor kuliner yang sebelumnya jarang menjadi sorotan.
Belum lama setelah kabar damai itu beredar, publik dihebohkan dengan foto struk restoran yang memuat biaya “Royalti Musik/Lagu” senilai Rp29.140. Foto tersebut cepat menyebar di media sosial dan memicu ribuan komentar. Sebagian menganggap ini sebagai langkah transparan yang memberi tahu pelanggan bahwa royalti telah dibayarkan. Namun banyak juga yang menilai langkah ini tidak pantas karena membebankan biaya langsung kepada konsumen.
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) segera memberikan klarifikasi. PHRI menegaskan pencantuman biaya royalti di struk bukanlah praktik umum dalam industri kuliner. Kewajiban membayar royalti berada di tangan pengelola usaha dan seharusnya sudah termasuk dalam harga menu. Foto yang beredar disebut bisa jadi merupakan kasus khusus atau bahkan hasil editan yang tidak mencerminkan praktik sebenarnya.
Secara hukum, setiap penggunaan musik untuk kepentingan komersial wajib disertai pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) atau LMK resmi seperti SELMI. Besaran tarif royalti ditentukan oleh kapasitas tempat, jumlah kursi, dan durasi pemutaran musik. Pelanggan tidak memiliki kewajiban membayar royalti langsung karena biaya tersebut merupakan bagian dari operasional bisnis.
Kontroversi ini memunculkan sorotan pada perlunya edukasi yang lebih baik untuk pelaku usaha dan masyarakat. Beberapa musisi senior juga mengkritik sistem penarikan dan penyaluran royalti yang dinilai belum transparan. Tanpa perbaikan komunikasi, kasus serupa dapat terus terjadi dan menimbulkan salah paham.
Dampak dari dua kejadian ini mulai terlihat. Ada restoran yang mempertimbangkan untuk mengurangi atau menghentikan pemutaran musik demi menghindari kewajiban tambahan, sementara yang lain memperkuat kepatuhan hukum mereka agar terhindar dari sengketa. Kesadaran bahwa musik di ruang publik adalah aset berhak cipta kini semakin menguat.
Kisah Mie Gacoan dan viralnya struk restoran menjadi pengingat bahwa aturan royalti musik tidak hanya berlaku di panggung besar atau industri hiburan, tetapi juga menyentuh meja makan pelanggan. Penerapan yang tepat, komunikasi yang jelas, dan transparansi yang bijak menjadi kunci agar nada-nada di ruang publik tidak berubah menjadi sumber polemik.
